Kurang dari sehari sesudah dirinya dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46, Joe Biden telah menandatangani sejumlah tindakan eksekutif, salah satunya adalah untuk membawa AS kembali ke dalam Perjanjian Paris, pakta internasional terbesar yang ditujukan untuk menangkal perubahan iklim.
Sumber: Unsplash [5]
To read this article in English, click here
Kabar Joe Biden dilantik menjadi Presiden AS disambut hangat oleh aktivis perubahan iklim di seluruh dunia. Hanya beberapa jam setelah resmi dilantik, Presiden Biden menyampaikan bahwa AS akan segera kembali ke usahanya dalam memerangi krisis iklim melalui Perjanjian Paris. Selain menunjukkan keseriusannya dalam penanggulangan krisis iklim, keputusan tersebut juga merupakan langkah awal AS memperbaiki hubungan internasional yang telah merenggang, terutama yang diakibatkan keputusan Presiden Donald Trump meninggalkan Perjanjian Paris dan menghentikan berbagai kebijakan domestik AS dalam mitigasi krisis iklim.
Apa itu Perjanjian Paris?
Perjanjian Paris adalah kesepakatan internasional yang melibatkan hampir seluruh negara untuk saling bahu-membahu mengatasi perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya. Kesepakatan ini dibuat pada 2015 dengan tujuan utama untuk memotong emisi karbon demi mencegah kenaikan suhu global melebihi 2 derajat Celsius.
Meskipun dalam pakta perjanjiannya tiap negara dituntut untuk mendeklarasikan komitmen penuh untuk seterusnya, Perjanjian Paris mengakui adanya kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam menyeimbangkan prioritas antara pertumbuhan ekonomi dengan mitigasi lingkungan. Oleh karena itu, Perjanjian Paris mendorong negara maju untuk memberi bantuan pada negara-negara berkembang dalam mengatur dan mengembangkan usaha mitigasi dan adaptasi yang terkait [1].
Lalu, Mengapa Trump Meninggalkan Perjanjian Paris?
Sejak awal masa kampanye menjelang Pemilihan Umum 2016, Presiden Trump telah menyatakan keinginannya untuk keluar dari Perjanjian Paris. Pasca pelantikan, Presiden Trump langsung mengungumkan bahwa AS akan keluar dari Perjanjian Paris pada tanggal 1 Juni 2017. Meskipun demikian, AS resmi keluar dari Perjanjian Paris pada tanggal 4 November 2020 dikarenakan prosedur yang panjang. Akan tetapi, Presiden Trump terus memberhentikan dan mengakhiri sebagian besar kebijakan AS berkaitan dengan mitigasi iklim selama masa pemerintahannya. Yang menjadi pertanyaan adalah: Apa yang mendesak Presiden Trump untuk keluar dari Perjanjian Paris?
Presiden Trump berulang kali menyanggah perubahan iklim dan menurutnya, gerakan global bersama untuk menghentikan perubahan iklim tidak sejalan dengan visi America First-nya [2] dan bahwa Perjanjian Paris akan berakibat pada perekonomian, yaitu hilangnya Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) sebesar 3 triliun dollar serta hilangnya 2,7 juta lapangan kerja pada 2025. Trump juga menambahkan bahwa AS akan menghadapi ancaman ketersediaan listrik hingga gangguan listrik total bila penggunaan bahan bakar fosil harus dibatasi. Terlepas dari semua klaimnya, banyak ahli mengatakan bahwa pernyataan Trump terlalu dibesar-besarkan dan tidak memiliki sumber data atau sitasi yang kuat [3].
Dengan kembalinya Amerika Serikat saat ini dalam Perjanjian Paris, apa implikasinya dalam lingkup internasional dan domestik?
Ada 2 implikasi yang amat jelas bagi dunia internasional terkait AS yang masuk kembali dalam Perjanjian Paris. Pertama, AS menyumbang sekitar 1/3 dari total karbon dioksida yang saat ini menutupi atmosfer Bumi [2]. Dengan AS kembali mengikuti kesepakatan yang ada maka berarti ada komitmen kembali untuk mengatasi 1/3 dari total emisi dunia. Kedua, AS merupakan negara yang paling berpengaruh dan berperan dalam pengukuhan Perjanjian Paris sejak awal [4]. Oleh karena itu, nilai penting dari pakta internasional ini kembali terangkat dengan kembalinya AS.
Sumber: Unsplash [6]
Akan tetapi, meski memperoleh sambutan hangat, Presiden Biden dan jajaran pemerintahannya perlu mengejar ketertinggalan sesudah 4 tahun AS sama sekali tidak mengalami kemajuan dalam mitigasi iklim.
Sumber:
Gambar: